Hisnindarsyah
Kondisi alam tidak lagi seimbang oleh karena perbuatan manusia. Pengrusakan hutan dan penambangan eksploitatif di darat maupun laut merupakan dua hal dari sekian banyak kegiatan manusia yang menghancurkan lingkungan. Para pelakunya adalah ancaman bagi eksistensi kekayaan sumber daya alam sebuah negara.
Dalam prosesnya, pengrusakan hutan di Indonesia, yang sejatinya berkenaan dengan industri pangan internasional, telah berdampak negatif bukan hanya pada ekosistem, tapi juga pada nama Indonesia yang kini tertuduh sebagai penyebab polusi asap di wilayah Asia Tenggara. Indonesia menjadi sorotan kecaman masyarakat dunia. Hal yang sama juga terjadi pada proses penambangan minyak bumi lepas pantai yang mengkontaminasi biota laut perairan Indonesia dan dunia.
*Kondisi perang ekologis di Indonesia*
Khusus penambangan laut lepas pantai, Dr. Sylvia Earle, ahli kelautan ternama( di buku Explora, 2018) , menyatakan bahwa masalah tumpahan minyak bukan hanya berdampak pada keadaan sekarang tetapi menandakan krisis ekologi yang mendesak perhatian internasional. Laut, menurut Dr. Earle, adalah penyangga kehidupan di bumi kita. Setiap gangguan, khususnya dari tumpahan minyak, berdampak pada keseimbangan kehidupan yang rapuh ini. Contohnya, phytoplankton, unsur krusial dalam rantai makanan laut, terganggu ketika sinar matahari dihambat oleh lapisan minyak. Hal ini berujung pada dampak berantai bagi seluruh ekosistem laut.
Dampak tumpahan minyak bukan hanya terbatas pada makhluk hidup di bawah permukaan laut. Spesies avian dan mamalia juga menderita. Bulu burung laut yang terkontaminasi minyak kehilangan daya isolasi dan apung mereka. Sementara, lumba-lumba dan paus terancam oleh inhalasi senyawa berbahaya. Studi menunjukkan bahwa efek dari tumpahan minyak ini bisa bertahan lama, mempengaruhi populasi spesies tertentu selama bertahun-tahun.
Robert Costanza ( dalam buku ecological economic for future, 2018) , seorang tokoh dalam ekonomi ekologi, berpendapat bahwa ekosistem merupakan modal alam yang esensial. Ekosistem menyediakan layanan bagi manusia, termasuk sumber daya alam. Setiap kerusakan pada ekosistem laut, khususnya dari tumpahan minyak, memiliki dampak ekonomi serius, terutama bagi industri perikanan dan pariwisata. Bagi komunitas pesisir yang tergantung pada laut, tumpahan minyak bisa menghancurkan ekonomi lokal.
Dr. Robert D. Ballard, oseanografi terkenal, penemu bangkai kapal Tictanic (2019), menyerukan pendekatan tiga program untuk mengatasi ancaman tumpahan minyak: pencegahan, deteksi dini, dan respons cepat. Menurutnya, pencegahan adalah langkah krusial pertama. Pelatihan yang memadai bagi personel industri minyak, pemeliharaan peralatan, dan audit rutin harus menjadi standar. Selain itu, deteksi dini melalui penelitian dapat meminimalkan kerusakan. Saat bencana terjadi, "golden hour" menjadi krusial dalam upaya mitigasi, seperti yang ditekankan oleh Dr. Ballard.
Permasalahan ini adalah kondisi simalakama. Potensi alam dibutuhkan untuk memperbaiki masalah perekonomian negara, namun di sisi lain saat ini NKRI ditempatkan pada posisi sebagai negara yang membahayakan ekologi.Keadaan seperti ini sesungguhnya merupakan "perang ekologis" yang harus ditanggapi dengan strategi-strategi dalam pertahanan dan keamanan wilayah.
Di titik inilah seharusnya TNI dan masyarakat berada pada satu kesatuan untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia. Meskipun izin penggunaan lahan atau pertambangan telah diberikan, bukan berarti dengan begitu saja dilepas tanpa kontrol dan membiarkan proses dektruksi masif terjadi. Oknum-oknum tidak bertanggung jawab bisa saja bertindak melampaui batas, dan menimpakan kesalahan kepada negara.
*Amanat Panglima TNI Menjawab Tantangan Kedaulatan RI*
TNI dengan matra darat, laut dan udaranya seyogyanya dilibatkan dalam pemantauan kedaulatan wilayah Indonesia, termasuk yang sedang dipergunakan secara komersil atau untuk tujuan perekonomian. Tentu saja tugas ini harus dilakukan secara profesional dan menjunjung tinggi moralitas, agar tidak terjadi praktik-praktik penyuapan dan korupsi. Ketegasan TNI untuk menjaga negara ini harus menjadi sebuah keniscayaan.
Hal ini sejalan dengan amanat Panglima TNI pada HUT ke-78 TNI, 5 Oktober 2023. Beliau menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat untuk berkolaborasi dengan TNI dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia harus dirawat dengan baik. Hal ini yang akan menjadi kunci untuk mencegah dan memerangi rencana-rencana ataupun isu-isu yang akan menyebabkan disintegrasi bangsa, termasuk permasalahan lingkungan. TNI harus berada pada garda terdepan perlindungan wilayah dan penduduk.
TNI juga sekaligus menjadi penyuara fakta lapangan yang aktual dan komprehensif, sehingga menjadi sumbangsih yang mumpuni dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah. Tak jarang, kesalahan dalam pengambilan keputusan terjadi akibat minimnya informasi, atau malah terlalu banyaknya konflik kepentingan. Oleh karenanya, TNI seharusnya dapat menjadi sumber data yang berimbang, yang berdasarkan kepada kemaslahatan rakyat dan lingkungan.
Kemanunggalan TNI dan masyarakat diharapkan dapat mencegah bencana ekologis, yang bisa jadi merupakan bentuk perang terkini. Pertahanan wilayah yang dikacaukan oleh oknum-oknum industri pangan maupun pertambangan serta publikasi buruk atas negara ini, sudah harus menjadi perhatian kita semua. Setiap detail keputusan pemerintah harus diperhatikan, agar meliputi kepentingan umum dan lingkungan, dan bukan hanya kepentingan oknum/golongan.
Mata elang TNI yang terlatih dalam memindai penyimpangan harus diberdayakan dengan mendasarkan pemantauan dan tindakan sesuai kebutuhan rakyat dan kesinambungan ekologi. Pemilik semesta telah berbaik hati menempatkan bangsa Indonesia pada wilayah yang begitu kaya; bukan kah kewajiban kita untuk menjaganya sekuat tenaga? TNI yang memang bertugas sebagai penjaga, tak boleh melupakan amanah ini, apapun tantangannya.
Perang ekologis yang menempatkan Indonesia dalam sorotan negatif dunia, merupakan tantangan yang tidak main-main. Untuk sekarang bisa saja berdalih semua masih terkendali. Namun pada saatnya nanti, Indonesia mungkin terambil alih dan dianggap tak mampu berdikari.
Sebelum saat itu terjadi, maka TNI bersama rakyat sudah harus mengambil langkah nyata. Menyuarakan semua fakta berdasarkan data, dan membuat setiap insan di Indonesia berwaspada. TNI dan masyarakat harus terlihat dalam setiap kebijakan dan pengambilan keputusan, bukan hanya jadi bagian penyerta ketahananan negara. Karena TNI adalah pengawal demokrasi untuk Indonesia Maju.
Dirgahayu TNI ke 78, 5 oktober 2023
*) Dokter Spesialis Kelautan, Anggota Pokli RSPAL Dr.Ramelan/ Kaprodi Sp.KL FK UHT Surabaya
Post a Comment